SEKOLAH DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Anak yang mempertanyakan pertimbangan orang tua ketika membuat keputusan bukanlah anak yang melawan. Pun, anak yang tidak setuju terhadap isi buku atau materi yang disampaikan guru, juga bukan anak yang melawan. Mereka hanya anak yang memiliki rasa ingin tahu.

Pendidikan harus berpihak pada rasa ingin tahu. Karena pada rasa ingin tahu itulah kesinambungan belajar berada. Dan musibah terbesar dunia pendidikan adalah ketika para guru berhenti belajar. Ruang kelas harus segera diubah menjadi ruang belajar bagi guru.

Bagaimana cara guru belajar? Mudah jika ingin. Lebih banyak mendengar dari pada berbicara. Lebih banyak observasi daripada interogasi. Dan yang paling penting, perbanyak membaca semua hal.

Selama ini para guru mengajarkan anak didik untuk membaca dan berhenti pada mengenal aksara. Padahal, membaca adalah proses menemukan makna. Dan hidup keseluruhannya adalah proses pencarian makna.

Kelak dimasa depan, mereka yang terbiasa mendalami makna adalah yang bertahan dalam persaingan dengan robot dan kecerdasan buatan. Tenggelamlah pada kedalaman realitas objektif. Jangan menyerah pada realitas fiksi. Otentisitas diri itu niscaya.

Karena itu perubahan pada ekosistem pendidikan adalah kunci. Kita tak bisa lagi berharap banyak dari sistem dan kurikulum yang malah menghasilkan lulusan yang harus mempelajari banyak hal dari awal lagi. Sekolah sudah tertinggal dari arus perubahan.

Orientasi sekolah sekarang lebih dominan melakukan validasi eksternal. Mereka mengajarkan anak sampai pintar agar dilevel berikutnya dapat diterima di sekolah favorit. Terus saja begitu sampai diterima di universitas negeri. Fakta: setelah lulus, anak belajar semua hal dari awal.

Mimpi yang dibangun orang tua pada anak-anak mereka agar belajar yang rajin supaya kelak mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki upah yang tinggi. Kurikulum pendidikan mendidik anak menjadi kelas pekerja. Namun tidak sinkron dengan upaya penciptaan lapangan pekerjaan.

Daya serap lapangan kerja di Indonesia rata-rata hanya 4% pertahun dari total angkatan kerja baru yang lahir tiap tahun. Ironi anak bangsa; dididik di sekolah agar bisa bekerja, setelah lulus pekerjaannya malah tidak ada.

Apalagi saat ini telah terjadi disrupsi pada beberapa sektor. Fungsi manusia sebagai tenaga kerja sedikit demi sedikit mulai digantikan oleh teknologi. Ekosistem pendidikan tidak boleh gagal menalar perubahan. Para stakeholdernya harus membaca utuh gambaran besar perubahan.

Keanehan justru datang dari dunia pendidikan yang seharusnya paling adaptif dan antisipatif terhadap perubahan. Disrupsi pada sektor ini baru menyentuh pada level teknis pengajaran. Padahal ada yang lebih urgent untuk dilakukan; perbaikan kualitas guru.

Mimpi guru harus inheren dengan mimpi murid. Imajinasi guru harus koheren dengan imajinasi murid. Karena dewasa ini teknologi menjauhkan mimpi dan imajinasi keduanya. Jika jaraknya semakin lebar, singularitas akan menemukan momentumnya.

Guru harus mulai mengajar dengan ‘mengapa’. Bukan ‘apa’ dan ‘bagaimana’. Murid harus diajak berpikir asal-usul sesuatu. Bukan sekedar mengenal definisi dan cara. Karena tugas mendefinisikan akan diambil alih oleh komputer dan cara mengatasi masalah akan diselesaikan oleh robot.

Karena di masa depan, manusia yang mengerti tentang nilainya sebagai manusia yang akan bertahan di tengah dominasi robot dan kecerdasan buatan. Di situlah justru ide tentang agama menjadi relevan.

Kemerdekaan seorang muslim adalah fitrah yang dijamin oleh agama. Tauhid itu membebaskan penghambaan seseorang kepada siapapun dan apapun. Selain kepada Allah, seorang muslim dilarang untuk tunduk.

Tauhid menjamin humanisme dapat dilakukan. Manusia secara demokratis dan etis dapat memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberi makna pada kehidupanya sendiri. Seperti realitas fiksi yang menopang realitas objektif.

Seperti apa yang pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah untuk memerdekakan manusia yang juga memberi penghargaan pada kemerdekaan orang lain. Ajaran yang sampai saat ini masih relevan untuk kita jadikan tujuan.

Dari twitter : https://twitter.com/muhfikriaziz/status/1549629340370886656?s=21&t=aa5znzumdo5ZhLS0xtIR8w

House of Cards; Demokrasi, Populisme Islam hingga Politik Lokal (re-post)

Salah satu “prestasi” saya yang agak membanggakan adalah, memanfaatkan waktu libur lebaran kemarin dengan menonton serial film “House of Cards”. Tayangan serial tv yang disiarkan Netflix tersebut mampu bertahan hingga session 6 (final session) sejak mulai dirilis pada tahun 2013. Kevin Spacey, aktor sekaligus produser serial tersebut, sangat menguasai situasi dan kondisi politik Amerika seperti sebenarnya (terlepas muncul masalah hukum serius kepadanya menjelang berakhirnya session terakhir). Seolah kita diperlihatkan muka asli politik dan politisi Amerika berikut kisah soal ambisi dan pengkhianatan yang sehari-hari menjadi tipologi dan karakter politik “machiavellianism”; menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

The road to power is paved with hypocrisy and casualties” kata Frank Underwood, anggota kongres Amerika dari Partai Demokrat sebagai pemeran utama yang diperankan oleh Kevin Spacey tersebut. Menjadi munafik atau menjadi korban adalah pilihan yang penuh resiko dalam politik. Keduanya adalah efek langsung dari jalan perebutan kekuasaan. Mungkin saja kita menolak cara berfikir Frank tersebut. Karena dewasa ini teori politik yang sudah berkembang secara jamak dimasyarakat adalah politik merupakan cara mulia untuk mencapai terwujudnya keinginan bersama. Konsep normatif ini tentunya bagus agar kemudian para fatalis yang antipati terhadap politik menjadi punya pertimbangan lain.

Bagi nalar yang sehat, politik merupakan kondisi aksiomatik. Aristoteles mengajukan istilah “Zoon Politicon” atau binatang yang berpolitik. Adalah sindiran tepat untuk menyelesaikan perdebatan seputar kekotoran politik. Ini soal akal yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Politik dapat membedakan manusia dan binatang. Tanpa politik manusia tak ubahnya seperti binatang. Karena itu kemuliaan manusia menurut ide tersebut terletak pada cara hidup dengan politik atau tidak dengan politik.

Tapi kemudian bagaimana meletakkan konsep aksioma politik tersebut kedalam cita-cita ideal dalam politik itu sendiri, yang akan menjadi perjalanan penuh tantangan. Niat tak bisa dihakimi karena terlalu samar untuk dinilai. Bagi politisi yang meraih simpati publik, idealisme bisa disuarakan secara terbuka dan biasanya menjadi “jualan” kampanye yang efektif. Namun kesuksesan politik seringkali ditentukan oleh perjuangan di ruang tertutup. Idealisme terlalu besar dan mewah untuk masuk dalam ruang gelap, pengap dan tertutup. Seringkali kontradiksi ini menjadi masalah laten.

Ada yang bilang bahwa ini hanya soal cara mengelola. Betulkah? Bisa jadi jika kita malas mencari akar persoalan sesungguhnya. Kontradiksi antara ruang tertutup dan terbuka akan menjadi lingkaran setan yang tak ada ujung. Namun melawan praktik politik yang terlanjur membiasakan kesepakatan diruang gelap tersebut juga akan sia-sia dan akan menyebabkan alienasi baru; keluguan berpolitik. Lalu harus bagaimana?

Di Negara ini semua perangkat keras politik dan sistem demokrasi-nya sejauh ini telah lengkap. 20 tahun transisi dari otoritarianisme hingga demokrasi prosedural yang makin liberal ini, merupakan momentum untuk mengisi perangkat keras tersebut dengan nalar dan konstruksi berpikir yang sehat.

Populisme menjadi menarik karena konsep ini mengisi ruang kosong yang gagal diisi oleh variasi ideologi yang jatuh bangun diterima atau ditolak oleh publik. “The End of Ideology” istilah yang disodorkan oleh Fukuyama menjelang berakhirnya perang dingin menjadi relevan untuk direnungkan. Pretensi dan asumsi setelah berakhirnya era idelogisasi politik itu yang menarik untuk dikejar lebih lanjut. Konflik antara agama dan demokrasi seperti yang diajukan oleh Huntington juga seperti menemukan bukti mutakhir. Namun ternyata makin kesini, buah pikir para futuris tersebut makin tak terbaca. Populisme dan didukung oleh kemajuan teknologi dewasa ini menggagalkan kerangka berpikir yang “vis a vis”, bipolaris atau bahkan perang konvensional.

Upaya untuk mengisi perangkat politik dengan konten yang padat akan nilai intelektualitas dan capaian masa depan harus terus dilakukan tanpa lelah. Dalam konteks politik lokal, upaya ini harus terus dipaksa. Politik lokal harus naik level. Perlu dibuat rumusan secara spesifik dan detil. Yakinlah bahwa ortodoksi pikiran dan pengelolaan tradisional dalam cara berkuasa atau cara melanggengkan kekuasaan akan punah sebentar lagi. Ini telah terbukti diseluruh belahan dunia. Populisme akan menjadi seleksi alam yang paling efektif dan efisien. Tanpa sadar kita sudah tiba pada era baru pengelolaan politik; digitalisasi demokrasi.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi nafasnya. Momok ruang tertutup akan tersapu oleh teknologi dan akan segera berhadapan dengan generasi baru politik Indonesia; tak peduli apa yang terjadi dahulu, kritis terhadap hari ini dan menolak putus asa pada masa depan. Secara alamiah kita akan tiba pada masa yang akan menempatkan isi kepala sebagai syarat utama dalam kontes demokrasi. Pranata demokrasi akan segera matang dan  berlaku tanpa perubahan dalam jangka waktu yang signifikan. Masyarakat terdidik akan segera tumbuh. Civil society yang sadar akan hak-hak (karenanya isu hukum akan mendominasi ruang publik) serta keterbukaan pikiran atas budaya baru yang akan tiba secara massif (open mind society).

Ditengah situasi yang serba terbuka tersebut, kesepakatan demi kesepakatan politik akan makin terbuka. Akan terjadi “zero-zero sum game”. Semua kalangan akan memiliki titik mulai yang sama. Namun tak bisa kita artikan bahwa akan menutup habis peluang terjadinya ruang tertutup dalam politik. Ruang gelap itu akan tetap ada, tetapi yang akan berbeda adalah isinya. Inilah yang dimaksud meningkatnya level politik lokal. Tema politiknya akan meningkat bukan sekedar pada rutinitas dan praktik politik antara legislatif dan eksekutif. Namun akan mulai berbicara soal hal-hal makro sekaligus mikro pengelolaan pemerintahan yang akan membuka jalan pikiran elit politik dan masyarakat secara luas.

Seiring perubahan demografi, persepsi soal pembangunan juga akan berubah. Tema soal pembangunan infrastruktur maupun sisi gelapnya, setahap demi setahap akan kehilangan narasinya. Dan akan digantikan oleh tema-tema yang lebih segar karena kecenderungan pergeseran demografi tersebut. Apalagi jika itu terjadi dalam lingkup Kota bukan Kabupaten. Misalnya kalau sekarang banyak orang memandang penting terbangunnya jalan raya yang mulus, kedepan pembahasan akan berubah menjadi pentingnya akses internet gratis kesemua wilayah kota secara massif bahkan lebih dari itu, akan merambat kearah isu lain seperti mekanisasi atau robotisasi aspek pelayanan publik. Tanpa mempertentangkan-nya secara diametral, karena urusan pembangunan jalan akan diangap standar minimum pelayanan yang sudah harus otomatis terlampaui. Apalagi jika ada perubahan yang radikal pada sistem pendidikan, niscaya akan mempercepat perubahan lanskap politik dalam konteks lokal tersebut.

Suka atau tidak, cepat atau lambat perubahan ekstrem akan sampai. Korban pertama dari perubahan tersebut salah satunya adalah politisi dan tentunya partai politik. Kemampuan antisipasi keduanya sangat berpengaruh terhadap kelanggengan. Di masa depan, sumber daya menjadi lebih beragam dan agak sulit terbaca oleh konservatisme khususnya dalam pikiran. Katakanlah kita belum mampu ikut menciptakan masa depan yang ekstrem itu, tapi membuat rencana antisipatif tetap harus dilakukan. Kalau  kita akan kehilangan semangat zaman. Dan dewasa ini semangat zaman bisa kalah oleh ego segelintir elit yang masih merasa relevan.

Belum lagi jika kita mendalami kajian prediksi eksistensi Negara dimasa depan. Ketika Negara dianggap tak lagi relevan dalam menjawab tantangan peradaban umat manusia. Negara-bangsa yang telah berumur hampir tiga abad ini direncanakan akan punah karena secara global warga dunia telah sedikit demi sedikit namun pasti dan alamiah mereduksi peran dan fungsi Negara. Kecanggihan teknologi dan gejolak pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi langsung terhadap fenomena ini. Bahkan keraguan terhadap eksistensi Negara tersebut direspon secara berlebihan hingga muncul lompatan imajinasi yang menggambarkan bahwa dunia ini telah akan menemui akhir waktu (kiamat). Perdebatan seputar bentuk kiamat dan bentuk kehidupan sesudahnya makin tajam dipermasalahkan oleh para pemikir hingga para pelamun. Terlepas dari dialektika tersebut, kata kunci yang harus digenggam erat adalah kemampuan antisipatif. Ini adalah standar minimal bagi kita yang cenderung abai terhadap kemampuan menciptakan masa depan.

Populisme dalam konteks agama khususnya Islam yang dewasa ini sedang berkembang. Sejatinya menjadi tidak terlalu menarik kalau diproduksi secara berlebihan menjadi komoditas politik elektoral dalam hal ini pilkada. Diskursus nya berkembang menjadi klaim revivalisme kalangan Islam politik. Ditengah kecurigaan yang belum selesai antara Islam dan politik itu sendiri. Ini merupakan babak baru dari proyek Islamic phobia yang massif dilakukan oleh kekuatan besar untuk memperpanjang kecurigaan warga dunia terhadap ide Islam rahmatan lil ‘alamin yang sejatinya tak perlu dipertentangkan lagi. Dan kabar buruknya, banyak umat dan pemimpin umat yang terprovokasi meladeni permainan ini. Itulah populisme, ide yang bisa dipakai siapapun dan bisa membuang siapapun. Islam bukanlah ajaran yang baru bisa bangkit jika ada gelombang arus populisme. Islam justru harus masuk dan mendarah daging dalam hidup pribadi maupun kehidupan masyarakat. Disitulah pentingnya kalangan Islam politik harus memiliki agenda. Agenda yang disusun secara independen dan sinergis bukan menumpang gelombang atau memanfaatkan kesalahan lawan ideologi.

Melalui pemanfaatan teknologi akhirnya banyak yang simpati untuk kemudian “hijrah” setelah mendengar dan meresapi ide tentang Islam yang sesungguhnya. Kecenderungan ini sangat positif namun harus dipastikan bersama bahwa model pendekatan tersebut harus langgeng. Dan ide soal universalitas Islam harus senantiasa digaungkan keseluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk dialektika budaya.

Membahas Islam, adalah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung didalam politik yang akan menjadi diferensiasi dengan nilai-nilai politik yang ada dan berkembang di Indonesia. Secara nilai, demokrasi adalah ruang terbuka. Ide apapun bisa mengisinya asalkan sesuai dengan rules of the game-nya. Apa-apa yang kita bawa akan tampak dan terlihat serta diuji oleh semua.

Demokrasi adalah lahan  terbuka, ia tidak akan berbicara siapa kita, namun ia akan bertanya apa yang kita bawa. Karenanya kalau dalam konteks meningkatkan level politik Islam, yang dibutuhkan adalah Objektifikasi nilai-nilai Islam kedalam ruang terbuka yang dinamakan demokrasi. Tema ini terlalu sering dibahas namun selalu saja ada ganjalan datang dari luar dan dari dalam. Seolah tak mau menyelesaikan tema ini untuk naik pada level berikutnya yaitu; memimpin Negara. Semoga saja kesadaraan penuh akan segera tiba, bahwa perdebatan hanyalah seputar konteks bukan teks.

Langkah awal untuk meningkatkan level peradaban politik lokal salah satunya dengan meng-aktivasi kemampuan riset dalam segala aspek. Walaupun hanya beberapa aspek prioritas dan aktual yang ada pada politik lokal. Beberapa yang dominan misalnya seperti isu tentang anggaran penerimaan dan belanja daerah yang turunannya akan berpengaruh pada isu lain semisal keberpihakan pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Kita sering terbiasa melakukan proses politik tanpa riset. Padahal kalau tanpa riset yang konphrehensif, kita tak mampu membuat indikator pencapaian target apalagi menilai keberhasilan pembangunan. Pada akhirnya semua berujung pada kesepakatan politik saja. Dan itu merupakan bentuk lain dari kesepakatan politik yang lahir dari ruang gelap. Sudah habis masanya melakukan model pengelolaan politik dan pemerintahan tanpa riset yang mendalam. Akuntabilitas harus memiliki basis yang kuat, dan basis yang kuat lahir dari riset yang menyeluruh. Riset akan mencakup keseluruhan proses; mulai dari perencanaan, administrasi dan birokrasi, hingga eksekusi dan pemanfaatan serta ruang gerak politik yang terkandung didalamnya.

Namun politik lokal bukan hanya menyangkut rutinitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan level peradaban tentunya harus juga menyangkut aspek sosial dan budaya. Yang menjadi objek dalam riset ini adalah manusia dan sumber daya sekitarnya. Budaya literasi masyarakat misalnya, tak ada Negara maju yang masyarakatnya minim membaca. Atau dalam hal kebebasan pers, tak boleh ada satu jurnalis atau media-pun yang membuat berita tanpa data atau minim kemampuan dalam menciptakan realitas. Karena dewasa ini media bukan lagi berperan mengabarkan fakta atau realitas, namun menciptakan fakta dan realitas. Belum lagi aspek budaya lokal yang berhubungan dengan sejarah dan nilai-nilai kearifan lokal yang biasa menjadi hal klise namun di beberapa tempat di dunia mampu menaikan level peradaban masyarakatnya dan dikagumi oleh bangsa lain.

Tak ada daerah yang tak punya sejarah. Sejarah adalah kumpulan peristiwa pada titik-titik waktu yang cenderung berulang, didalamnya terkandung segala hal yang dapat mempengaruhi pola pikir dan cara hidup masyarakat pada daerah tersebut. Pembacaan para aktor politik lokal cenderung lemah terhadap sejarah dan budaya sehingga diskursus politik yang terjadi tak pernah menampilkan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan budaya yang telah terbukti berhasil menciptakan masyarakat yang bertahan (survival society) jauh sebelum keteraturan politik (political order) itu ada.

Kembali pada cerita tentang “house of cards”. Praktik menghalalkan segala cara adalah karakter politik yang hanya mengenal kalah dan menang. Dan memang mungkin saja hanya ada dua hal itu saja dalam politik. Aktualisasi capaian politik memang harus realistik dan kongkrit. Tak ada solusi menang-menang bagi yang berpikiran sempit. Namun selalu ada kemenangan bagi mereka yang dada dan pikirannya terbuka lebar. Level peradaban politik demikian tentunya bisa muncul jika lahir dari pribadi penuh isi kepala dan sumber dayanya. Permainan kekuasaan memang selalu meninggalkan cerita baik dan buruk. Baik bagi yang mendapatkannya, buruk bagi yang terlepas olehnya. Bisa jadi, kunci untuk memahami tingkat kesadaran politik hingga pada level kelapangan adalah keyakinan bahwa tak ada satupun kerja besar yang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.

Sikap mental tersebut tetap perlu. Namun merencanakan desain politik yang diinginkan adalah syarat utama. Bagaimanapun “ghost protocol” yang selalu tanpa rencana, tanpa bantuan dan tanpa pilihan adalah cerita lain jika harus dilakukan pada situasi tertentu. Politik itu scientific. Bisa dipelajari dan diukur. Baik dalam kondisi normal atau emergency.

Konflik politik adalah niscaya. Yang membedakan adalah apa yang diselisihkan dan dengan cara apa kita berselisih dengan partner konflik tersebut. Itu yang membedakan level peradaban para politisi.

So’ being hipocricy or being casualty, what we are choosing? And if you don’t like how the table is set, just turn over the table! That’s a real politician with the high level of  civilization.  24/06/2018

Menemukan Peta Jalan Di Tengah Pusaran Konflik Geopolitik (re-post)

Oleh: M. Fikri Aziz

Mari sejenak kita susun daftar pertanyaan berikut:

1. Mengapa isu tentang Komunisme beberapa tahun terakhir begitu kuat? Seiring dengan menguatnya “gelombang umat Islam”? Adakah keterkaitan antara dua fenomena tersebut? 

2. Dan apakah benar bahwa Tiongkok akan mempromosikan ideologi Komunisme ke seluruh dunia sebagai lawan tanding yang sepadan bagi ideologi yg sedang berkuasa; Liberalisme & Kapitalisme Barat? 

3. Lalu apa yang akan terjadi di Indonesia dan Dunia dalam beberapa tahun kedepan? 

Para pemikir strategis, sebelum menjelaskan sesuatu, pertama kali yang mereka lakukan adalah menyusun daftar pertanyaan yang benar. Karena kalau pertanyaannya keliru, sudah pasti jawabannya akan salah. Metode tersebut selalu dianjurkan oleh S. Rajaratnam, tokoh legendaris Singapura dan salah satu pendiri ASEAN, dengan tujuan untuk menemukan “pikiran yang tak terpikirkan”. 

Bukan tidak mungkin bahwa isu mutakhir yang saat ini ramai di tengah masyarakat berasal dari satuan-satuan kecil informasi yang dikembangkan secara sengaja dengan maksud dan tujuan tertentu. Sehingga seolah-olah hasil rekayasa informasi tersebut dianggap sebagai satu-satunya kebenaran yang dapat menciptakan arus besar gelombang pikiran rakyat. 

Memang agak sulit menemukan nalar yang sehat ditengah kondisi sosial yang penuh dengan bias konfirmasi; cenderung mencari informasi dengan cara membenarkan apa yang dipercayai dan menerima fakta yang hanya memperkuat penjelasan yang disukai. Upaya untuk menghidupkan nalar dengan mengaktifkan metakognitif semakin jauh karena gempuran distorsi informasi makin hari makin datang bertubi-tubi. Baik yang pro maupun yang kontra, keduanya melakukan desain dalam konteks perang opini untuk menguasai pikiran masyarakat yang tujuannya mampu menggerakkan masyarakat untuk membela atau memperjuangkan ide-ide tertentu. 

Karenanya, tak berlebihan jika kita anggap fenomena menguatnya isu-isu tertentu adalah turunan dari konflik geopolitik yang mengemuka saat ini. AS memiliki segenap perangkat yang cukup untuk memainkan berbagai macam isu untuk mempertahankan pengaruhnya di negara-negara yang selama ini menjadi pendukung utama AS selama dan setelah Perang Dingin, dengan mengajak negara-negara tersebut untuk melawan satu musuh bersama: Komunisme. Namun, apakah masih relevan dengan mengangkat isu tersebut dan menyematkannya kepada Tiongkok yang dalam 40 tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat? 

Tiongkok & Komunisme

Kishore Mahbubani dalam buku terbarunya “Has China Won?” menjelaskan dengan sangat baik kesalahan-kesalahan strategis AS dalam kontes geopolitik kali ini. Kesalahan tersebut bersumber dari kegagalan AS dalam memandang Tiongkok secara utuh. AS menganggap bahwa Tiongkok akan mempromosikan ideologi Komunisme kepada negara-negara yang menjalin hubungan dengan Tiongkok. Asumsi itu terbangun oleh para pemikir strategis AS yang mengira bahwa makin menguatnya Partai Komunis Cina dalam sistem politik negara itu. Namun strategi itu ternyata hanya untuk menutupi fakta yang sulit dibantah yaitu kegagalan AS dalam 40 tahun terakhir dalam meningkatkan rata-rata pendapatan 50 persen warga negaranya. Sebaliknya, Tiongkok berhasil membalik keadaan negerinya, 80 persen populasi Tiongkok yang 40 tahun lalu masih dibawah garis kemiskinan, saat ini menjadi kelas menengah yang kuat dan produktif. 

Apa yang terjadi pada para pemikir AS hingga begitu ceroboh dan salah dalam memetakan Tiongkok? Jawabannya adalah arogansi. Bukan hanya AS tapi dunia barat secara umum ternyata mengalami semacam “brain damage”, setelah memenangkan Perang Dingin tanpa satu peluru pun terlepas, ditambah “provokasi” yang dilontarkan oleh intelektual kenamaan Francis Fukuyama dalam “The End of History”, makin membuat dunia barat besar kepala. Apa yang dilakukan Tiongkok ketika fase akhir Perang Dingin saat itu? Mereka sibuk menerapkan ide modernisasi Tiongkok yang dicetuskan Deng Xiao Ping sepuluh tahun sebelumnya. 

Dan kejatuhan Uni Soviet tidak memiliki pengaruh apapun bagi Tiongkok. Karena sejak ide modernisasi Tiongkok dicetuskan, Republik Rakyat Tiongkok berubah menjadi negara “hybrid” yang sangat pragmatis. Komunisme dipakai untuk mempersatukan daratan Tiongkok namun memiliki jadwal terukur untuk membuka diri dengan sistem ekonomi global. Dengan tekun mereka mempelajari banyak hal dari kejatuhan Uni Soviet. Termasuk belajar bagaimana AS dan Dunia Barat memperlakukan Uni Soviet. 

Kedekatan pemimpin Republik Rakyat Tiongkok masalalu dengan Komunisme sebenarnya bukan tanpa alasan kuat. Alasan yang paling sahih adalah kekecewaan mereka terhadap Dunia Barat yang saat itu sedang melancarkan Imperialisme dan Kolonialisme, ditandai dengan dimulainya Perang Opium ditahun 1839-1860. Perang Anglo-China ini, pada dasarnya adalah sengketa dagang antara Dinasti Qing yang berkuasa di Tiongkok saat itu melawan Britania Raya dan Prancis. Berlarut hingga pencaplokan beberapa wilayah yang memiliki kondisi geografis strategis seperti Hongkong & Taiwan yang hingga saat ini masih dalam gejolak sengketa politik. 

Oleh para pemimpin Tiongkok saat itu, Komunisme hanyalah ide yang mampu dimanifestasikan kedalam kekuatan nyata: negara. Dan satu-satunya yang mampu melawan kebengisan Imperialisme Barat. Jadi, sebenarnya Komunisme tidak berurat akar dalam kehidupan rakyat Tiongkok. 

Lalu apa yang menjadi ide dasar dan tujuan oleh para pemimpin Tiongkok dalam hal ini adalah Partai Komunis Cina sebagai satu-satunya Partai yang ada dinegara tersebut? Jawabannya adalah sejarah peradaban Tiongkok berumur 5000 tahun dan hampir 2000 tahun (1 – 1820 Masehi) menjadi peradaban yang kuat secara ekonomi. Keinginan membangkitkan kembali (revivalisme) peradaban Tiongkok yang kaya dan kuat lebih penting buat para pemimpin Tiongkok dan rakyatnya daripada sekedar menjual ideologi Komunisme. 

Itulah mengapa peta jalan modernisasi Tiongkok yang pertama kali dicetuskan Deng Xiao Ping tahun 1978-1979 mampu memposisikan Partai Komunis Cina pada tempat terhormat dihati dan benak rakyat Tiongkok. Sampai hari ini, tak ada satupun pemimpin Partai tersebut yang dapat bicara fasih tentang Komunisme, dalam kepala mereka hanya ada impian kembalinya kebesaran peradaban Tiongkok yang sudah ada sejak ribuan tahun. 

Sebagai ide, Komunisme sah untuk tetap hidup. Namun apakah ide itu dimanifestasikan dalam negara, sejarah sudah membuktikan keruntuhan Uni Soviet. Dan perlu diingat, Komunisme Uni Soviet jatuh bukan dengan perang militer. Tetapi, oleh kecanggihan strategi AS dalam membuka tabir keinginan asasi manusia; bebas, merdeka dan sejahtera.

Kebebasan (Liberty) dan Kemerdekaan (Freedom) adalah ide dasar dari Demokrasi. Kesejahteraan (Wealth) adalah tujuan bersama dari Kapitalisme yang dijanjikan oleh Barat kepada Dunia. Ide-ide tersebut dipromosikan melalui globalisasi. Demokrasi akan menghasilkan kesejahteraan. Kekuatan modal akan menciptakan lapangan pekerjaan. Semua perangkat untuk mendukung tujuan ini dipersiapkan dengan baik melalui penciptaan institusi-institusi global seperti; PBB, Bank Dunia, IMF. Namun apa yang terjadi saat ini nampak sebaliknya, yang terjadi adalah bermunculan gejala negara gagal dan membesarnya kesenjangan global. Kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok kaya yang memiliki akses kepada sumber daya sedangkan sebagian besar populasi dan negara-negara terjerembab dalam jebakan pendapatan menengah. Dalam konteks itu, Tiongkok tidak ikut-ikutan latah mengamini Demokrasi sebagai sistem politik. 

Jadi, terjawab sudah bagaimana  sebenarnya posisi Komunisme dalam sistem politik Tiongkok. Sampai hari ini, tak pernah ada bukti resmi atau pun tidak resmi tentang keinginan Tiongkok untuk menawarkan Komunisme kepada negara-negara yang tergabung dalam Belt & Road Initiative (BRI) atau kepada negara-negara lain yang belum bergabung. Bahkan dalam konteks hubungannya dengan AS, Komunisme tak pernah jadi masalah, yang ada adalah kegagalan para pemikir dan pemimpin AS dalam membaca Tiongkok. 

Islam & Isu Kebangkitan Komunisme

Lalu mengapa muncul gelombang perlawanan agama dalam hal ini umat islam terhadap Komunisme? Mari kembali membaca sejarah bagaimana AS menggunakan gelombang mujahidin untuk memberi pekerjaan rumah kepada Uni Soviet di Afghanistan. Akibatnya tidak sederhana, eks mujahidin kembali mengkonsolidasi diri, mengkristal menjadi tantangan bagi dunia Barat dikemudian hari, terutama setelah peristiwa 9/11. Terorisme kemudian menjadi horor baru dan secara jelas oleh AS dan Barat disematkan kepada Islam. 

Namun ternyata Islam tidak sekuat yang AS dan Barat perkirakan sebelumnya melalui tesis terkenal oleh Samuel Huntington “The Clash of Civilization”. Islam saat ini kurang cocok dengan sistem modern baik politik maupun ekonomi. Coba kita lihat dengan jujur, negara-negara Islam atau yang dikonotasikan mayoritas Islam, gagal tampil menjadi pemain utama dunia. Karena seringkali tersandung oleh hambatan-hambatan yang muncul dari dalam diri sendiri. Yang membedakan dengan Tiongkok adalah, mereka memimpikan kebangkitan peradaban dengan cara masuk dan menguasai sistem modern, sedangkan kaum revivalis Islam seringkali berbenturan dengan modernitas. Jadi, tantangan terbesar kelompok Islam dewasa ini bukanlah Komunisme tetapi modernitas. 

Fenomena aktual tentang meningkatnya resistensi umat Islam terhadap “kebangkitan” Komunisme, berdasarkan fakta sejarah dan situasi global saat ini, cukup layak jika disebut sebagai korban konflik geopolitik. 

Banyak umat Islam menganggap bahwa Komunisme memang sudah runtuh tetapi sebagai ide Komunisme belum mati. Pertanyaannya, siapa yang bisa membunuh ide? Jangankan Komunisme, yang jauh lahir terlebih dulu dari Komunisme seperti Paganisme dan Zoroaster masih ada dan hidup diimani oleh sebagian kecil penduduk bumi. Kalau muncul pertanyaan berikutnya, yang menyatakan bahwa kaum Pagan dan penganut Zoroaster tidak pernah memaksa dan mewujud menjadi suatu sistem politik, nampaknya memang titik masalahnya ada pada kurangnya literasi sejarah. 

Mungkin suatu kebetulan, ketika peristiwa 9/11 terjadi di tahun 2001. Dunia disibukkan oleh konflik diametral antara AS dan Islam (Invasi AS ke Afghanistan & Irak), Tiongkok di tahun itu secara resmi menjadi anggota WTO (World Trade Organization) yang langsung ditindak lanjuti dengan masuknya 900 juta tenaga kerja Tiongkok ke dalam sistem ekonomi global. Entah hal ini disadari atau tidak oleh AS dan Uni Eropa apalagi oleh Dunia Islam, yang jelas sejak saat itu Tiongkok tidak pernah berhenti bertumbuh. 

Sekarang sebagai sebuah fakta, Tiongkok telah menjadi negara terbesar didunia dari sisi Purchasing Power Parity (PPP) dan negara terbesar kedua dari sisi ekonomi setelah AS. Namun banyak yang telah memprediksi akan menjadi nomer satu didunia ditahun 2035, dan di tahun 2045 akan menguasai dunia dari segala aspek. Jelas akan terjadi konflik geopolitik yang panjang, bisa terjadi satu hingga dua dekade kedepan. 

Pentingnya Peta Jalan

Konflik dua kekuatan besar ini sangat rentan untuk berubah menjadi konflik militer terbuka. Ditengah kegalauan negara-negara maju, efek dari krisis keuangan global di tahun 2008, menjelma menjadi kesenjangan ekonomi yang merajalela kemudian mempelopori kebangkitan kaum populis yang didukung oleh elit-elit nasionalis-chauvinis, terjadi secara merata di Eropa dan AS. 

Tiba-tiba gugatan itu tertuju pada globalisasi dan derivasinya. O’ Sullivan memunculkan istilah “The Levelling” sebuah transisi yang sedang dialami dunia dari segala aspek. Bahwa dunia akan “naik kelas” dari sisi kesejahteraan antara negara miskin dan kaya, dari sisi kekuatan negara-bangsa dan kawasan, dari sisi akuntabilitas elit politik dan rakyat, kemudian dunia akan mengalami perubahan pada kekuatan institusi yang selama ini memiliki fungsi penting seperti Bank Sentral serta institusi-institusi yang punya peran penting dalam pembangunan di abad 20 seperti WTO dan IMF. 

Relevansi eksistensi negara-bangsa semakin pudar dan terus dipertanyakan. Globalisasi yang memiliki arti terhubungnya semua kepentingan negara-bangsa yang diterapkan dengan sejumlah aturan main yg disepakati secara internasional, hendak memilih untuk balik kebelakang atau terus melaju bahkan sampai tahap mendelegitimasi negara-bangsa itu sendiri. Dan AS sepertinya (untuk sementara waktu), memilih untuk balik kebelakang. 

Praktik hubungan internasional yang dibangun secara multilateral mendadak berubah menjadi unilateral seperti yang dilakukan AS dibawah kepemimpinan Donald Trump. Keluarnya AS dari kesepakatan Trans Pasific Partnership (TPP) yang digagas saat AS di pimpin Obama, justru menjadi berkah geopolitik tersendiri bagi Tiongkok. Bahkan, ancaman Trump kepada negara-negara yang selama ini jadi pendukung AS untuk tidak ikut serta dalam Belt & Road Initiatives tidak diindahkan oleh negara-negara tersebut. Dalam hal ini, mereka menganggap Tiongkok dapat menawarkan kesepakatan yang bagus untuk ekonomi melalui pengembangan infrastruktur yang selama ini banyak diabaikan oleh AS. 

Agar terhindar dari Perang Dunia, yang terbaik bagi AS adalah mengambil langkah untuk kembali masuk kedalam pembicaraan multilateral. Walaupun memang tantangan internal AS sungguh demikian pelik. Trump dianggap tidak memiliki kompetensi sebagai orang nomer satu di negara itu. Karakternya yang dominan impulsif berakibat pada keputusan-keputusan strategis yang membahayakan. Termasuk bagaimana ia tidak memahami kompleksitas tema tentang defisit neraca perdagangan AS yang selalu ia keluhkan sebagai dasar dari deklarasi perang dagang dengan Tiongkok. Namun, jika ia kalah dalam pilpres AS November nanti, apakah AS akan merubah kebijakan luar negerinya? Belum tentu bahkan mendekati tidak. Mengapa? Dari semua kebijakan Trump yang tidak mendapat dukungan dari Partai Demokrat AS, ada satu dimana Partai Demokrat melalui elit-elitnya termasuk Nancy Pelosi, Ketua DPR AS, mendukung kebijakan Trump, yaitu perang dagang melawan Tiongkok. 

Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai bangsa ditengah kontes geopolitik ini? Ironinya, jarang sekali elit-elit di negara ini terutama yang sedang berkuasa, menaruh perhatian serius terhadap isu strategis ini. Terlihat dari kurangnya peta jalan untuk memposisikan Indonesia sebagai negara yang dapat berperan atau bahkan mengambil keuntungan dari kontes geopolitik ini. 

Politik luar negeri bebas aktif harusnya bukan hanya diartikan tidak memihak salah satu diantara keduanya, namun harus dipandang secara pragmatis. Deng Xiao Ping ketika menetapkan peta jalan dalam menyongsong modernisasi Tiongkok, juga dijadikan tarik-menarik oleh AS & Rusia di tahun 70an, perlu diingat saat itu merupakan puncak dari perang dingin. Tetapi ia berhasil membawa Tiongkok keluar dari jebakan dua kekuatan, dengan menjanjikan kepada AS suatu saat Tiongkok akan menerapkan sistem demokrasi dalam politik dan pemerintahannya. Disisi lain, Tiongkok tetap mempertahankan eksistensi Partai Komunis Cina karena mereka yakin hanya itu satu-satunya jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang meritokratik. Yang terjadi kemudian, Uni Soviet lebih dulu jatuh, dan AS sekarang mendapat tantangan serius dari Tiongkok. 

Kuncinya ada di peta jalan dan kualitas elit yang lahir dari sistem meritokrasi. Bukan elit yang lahir dari proses demokrasi yang dikendalikan oleh kekuatan uang dan oligarki. Seperti demokrasi AS hari ini yang dibajak oleh kekuatan pemodal. 

Khusus mengenai peta jalan, didalamnya tentu harus memuat strategi jangka panjang. Tidak sadarnya AS atas cepatnya pertumbuhan Tiongkok, disamping soal arogansi karena merasa tidak akan terkalahkan, juga karena kurangnya strategi jangka panjang terhadap Tiongkok. Tidak seperti waktu mereka menghadapi Uni Soviet. Diawali dari sebuah artikel yang ditulis oleh “Mr. X” yg belakangan terungkap bahwa yang dimaksud adalah George Kennan, seorang ahli strategi kenamaan AS. Dia merumuskan dengan detil dan lengkap tentang langkah dan strategi apa yang harus dijalankan oleh AS secara jangka panjang. Hal itu juga sempat disinggung oleh Henry Kissinger, legenda hidup ahli geopolitik AS dalam satu buku khusus yang dia tulis “On China”. 

Alih-alih merumuskan strategi jangka panjang, masyarakat dan elit AS hari ini malah dipenuhi oleh emosi. Memandang Tiongkok dengan nada merendahkan karena sentimen “yellow peril” menganggap orang-orang asia berkulit kuning yang patut diwaspadai. Sikap rasis yang penuh emosi tersebut sama sekali tidak membantu AS keluar dari masalah sebenarnya. Justru yang harus dilakukan adalah AS harus kembali logis dan rasional serta pragmatis seperti ketika mereka memulai memberikan solusi bagi negara-negara yang telah habis-habisan bertarung pada Perang Dunia II. 

Bagi Indonesia tidak ada jalan lain selain melakukan adaptasi dan antisipasi. Kalau benar Tiongkok akan mengambil alih supremasi kepemimpinan dunia dalam jangka waktu satu hingga dua dekade kedepan, Indonesia punya waktu yang cukup untuk memanfaatkan transisi ini seefektif mungkin. Secara geografis letak wilayah Indonesia berada dekat dengan Tiongkok. Dari sisi kawasan regional, Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara, kawasan yang paling plural di dunia namun tetap damai. Negara-negara dikawasan lain, tak bisa menandingi keberagaman dan keharmonisan yang terjadi disini. Stabilitas adalah modal penting pertumbuhan ekonomi dimanapun. 

Namun, jika AS ternyata mampu bertahan, tidak sulit bagi Indonesia karena memiliki sejarah panjang hubungan diantara keduanya sejak perang dingin hingga saat ini. Walaupun yang seharusnya harus diwaspadai dengan perhatian penuh adalah bukan AS atau Tiongkok yang memimpin, tapi transisi yang panjang ini mampu dilewati dengan selamat atau tidak. 

Saat-saat seperti ini kalimat yang diutarakan oleh Gramsci layak untuk kita renungi “Krisis terjadi tepatnya karena yang lama sedang sekarat dan yang baru tidak dapat muncul, dalam peralihan ini berbagai gejala mengerikan muncul!”.(*)